Menkumham: Warga Cina Jangan Berbaur Hanya dengan Warga Keturunan
Thursday, 10 April 2008 08:44
Surabaya-RoL--Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Andi Mattalatta dilaporkan Antara, meminta agar warga Cina yang telah menerima surat atau status kewarganegaraan agar jangan berbaur hanya dengan status Warga Negara Indonesia (WNI).
"Dengan diterimanya surat kewarganegaraan sebaiknya jangan hanya surat atau status, tapi integrasikan diri dengan lingkungan sehingga yang membaur bukan status-nya tapi orang-nya," katanya di Surabaya, Rabu malam.
Ia mengemukakan hal itu dalam acara penyerahan status kewarganegaraan bagi 139 warga Cina pemukim atau "stateless" (tidak memiliki status kewarganegaraan) di Jatim yang diwakili sembilan orang.
Menurut fungsionaris DPP Golkar itu, untuk berbaur atau integrasi itu perlu adanya saling memberi dan berbagi serta jangan bersikap eksklusif, sebab Tuhan memang menciptakan hamba-Nya secara beragam.
"Negeri kita akan maju dan makmur bila kita anggap Indonesia itu ibarat badan manusia. Ada kepala, mata, telinga, dan kaki yang semuanya melaksanakan fungsi masing-masing untuk menjadi manusia," katanya.
Tangan manusia, katanya, akan menikmati sesuatu dengan seluruh badan, karena apa yang dinikmati tangan bukan hanya dirasakan tangan, tapi juga dinikmati mulut dan apa yang dirasakan mulut juga dirasakan seluruh anggota badan.
"Mulut bisa membedakan panas, dingin, dan sebagainya juga bukan hanya untuk kepentingan dirinya. Kalau kaki terantuk batu, maka yang sakit bukan hanya kaki, tapi seluruh badan manusia. Nah, saya bermimpi Indonesia seperti itu," katanya.
Artinya, katanya, bila orang Indonesia di Surabaya sakit, maka yang sakit bukan hanya orang Indonesia, tapi orang se-Indonesia. Sebaliknya, bila orang Surabaya bisa makan enak, maka seluruh Indonesia juga harus makan enak.
Dalam kesempatan itu, MenkumHAM Andi Mattalatta juga menceritakan peristiwa penyerahan status WNI kepada warga asing yang pernah diberikannya di tempat yang sama, tapi status WNI itu selama ini belum diterima warga "stateless" yang sudah turun-temurun di Indonesia.
"Saat itu, SK WNI yang merupakan implementasi UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan hanya diterima warga asing dari hasil kawin campuran, tapi warga Cina yang sudah lama bermukim di Indonesia justru belum menerimanya. Saya terngiang terus dengan permohonan itu," katanya.
Senada dengan itu, ketua panitia penerimaan SK WNI Yos Soetomo mengatakan SK WNI yang diterima 139 warga "stateless" (tak memiliki status kewarganegaraan) itu merupakan yang pertama kalinya.
"Karena yang selama ini menerima status WNI adalah mereka yang kawin campur, sedangkan yang benar-benar bermukim di Indonesia tapi statusnya tidak jelas itu mulai menerima status terhitung sejak 9 April," katanya.
Didampingi ketua Lawyer Club Tjandra Sridjaja P SH MHum, ia mengatakan pihaknya sebenarnya mengusulkan 329 warga Cina pemukim untuk mendapatkan SK WNI itu, namun hanya 139 warga yang menerimanya karena adanya kesalahan prosedur.
"Maksudnya, mereka seharusnya mengurus ke RT/RW sebagai pemukim di daerah tertentu, kemudian menyerahkan surat dari RT/RW ke Dinas Catatan Sipil untuk akhirnya disodorkan ke walikota/bupati," katanya.
Setelah dari walikota/bupati, katanya, maka walikota/bupati itulah yang mengusulkan ke MenkumHAM. "Tapi, kami terlanjur mengajukan langsung ke MenkumHAM, sehingga proses kembali dari awal. Yang jelas, semuanya tanpa biaya," katanya. pur
"Dengan diterimanya surat kewarganegaraan sebaiknya jangan hanya surat atau status, tapi integrasikan diri dengan lingkungan sehingga yang membaur bukan status-nya tapi orang-nya," katanya di Surabaya, Rabu malam.
Ia mengemukakan hal itu dalam acara penyerahan status kewarganegaraan bagi 139 warga Cina pemukim atau "stateless" (tidak memiliki status kewarganegaraan) di Jatim yang diwakili sembilan orang.
Menurut fungsionaris DPP Golkar itu, untuk berbaur atau integrasi itu perlu adanya saling memberi dan berbagi serta jangan bersikap eksklusif, sebab Tuhan memang menciptakan hamba-Nya secara beragam.
"Negeri kita akan maju dan makmur bila kita anggap Indonesia itu ibarat badan manusia. Ada kepala, mata, telinga, dan kaki yang semuanya melaksanakan fungsi masing-masing untuk menjadi manusia," katanya.
Tangan manusia, katanya, akan menikmati sesuatu dengan seluruh badan, karena apa yang dinikmati tangan bukan hanya dirasakan tangan, tapi juga dinikmati mulut dan apa yang dirasakan mulut juga dirasakan seluruh anggota badan.
"Mulut bisa membedakan panas, dingin, dan sebagainya juga bukan hanya untuk kepentingan dirinya. Kalau kaki terantuk batu, maka yang sakit bukan hanya kaki, tapi seluruh badan manusia. Nah, saya bermimpi Indonesia seperti itu," katanya.
Artinya, katanya, bila orang Indonesia di Surabaya sakit, maka yang sakit bukan hanya orang Indonesia, tapi orang se-Indonesia. Sebaliknya, bila orang Surabaya bisa makan enak, maka seluruh Indonesia juga harus makan enak.
Dalam kesempatan itu, MenkumHAM Andi Mattalatta juga menceritakan peristiwa penyerahan status WNI kepada warga asing yang pernah diberikannya di tempat yang sama, tapi status WNI itu selama ini belum diterima warga "stateless" yang sudah turun-temurun di Indonesia.
"Saat itu, SK WNI yang merupakan implementasi UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan hanya diterima warga asing dari hasil kawin campuran, tapi warga Cina yang sudah lama bermukim di Indonesia justru belum menerimanya. Saya terngiang terus dengan permohonan itu," katanya.
Senada dengan itu, ketua panitia penerimaan SK WNI Yos Soetomo mengatakan SK WNI yang diterima 139 warga "stateless" (tak memiliki status kewarganegaraan) itu merupakan yang pertama kalinya.
"Karena yang selama ini menerima status WNI adalah mereka yang kawin campur, sedangkan yang benar-benar bermukim di Indonesia tapi statusnya tidak jelas itu mulai menerima status terhitung sejak 9 April," katanya.
Didampingi ketua Lawyer Club Tjandra Sridjaja P SH MHum, ia mengatakan pihaknya sebenarnya mengusulkan 329 warga Cina pemukim untuk mendapatkan SK WNI itu, namun hanya 139 warga yang menerimanya karena adanya kesalahan prosedur.
"Maksudnya, mereka seharusnya mengurus ke RT/RW sebagai pemukim di daerah tertentu, kemudian menyerahkan surat dari RT/RW ke Dinas Catatan Sipil untuk akhirnya disodorkan ke walikota/bupati," katanya.
Setelah dari walikota/bupati, katanya, maka walikota/bupati itulah yang mengusulkan ke MenkumHAM. "Tapi, kami terlanjur mengajukan langsung ke MenkumHAM, sehingga proses kembali dari awal. Yang jelas, semuanya tanpa biaya," katanya. pur
| < Prev | Next > |
|---|
"Setelah seorang keturunan Tionghoa menjadi muslim, maka keadaannya sungguh berlainan. Antara si pribumi (yang umumnya beragama Islam) dan nonpri keturunan Tionghoa yang masuk Islam, terjalin suatu hubungan batin yang luar biasa menakjubkan. Persamaan agama, dalam hal ini Islam, menciptakan hubungan mesra dan mengharukan sebagai saudara seagama. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, arti dan nilai saudara sekandung tidak lebih besar dari saudara seagama. Bahkan, saudara sekandung bisa berbeda agama dengan segala konsekuensinya di akhirat. Sedangkan, saudara seagama sifatnya abadi di dunia maupun di akhirat." Junus Jahja